Dua Hari Kedepan Topan Super Megi Akan Serang Taiwan Dan Fujian

Topan Kuat Megi akan serang Taiwan dan Fujian

Topan Kuat Megi akan serang Taiwan dan Fujian

Berdasarkan hasil pengamatan penulis melalui layar computer dengan mempergunakan fasilitas layanan Google Earth pada Minggu, 25 September 2016 pukul 18:50 WIB posisi pusat pusaran Topan Megi berintensitas kuat berada di dekat koordinat 19°52’3.04″Lintang Utara – 130° 1’36.04″Bujur Timur berjarak sekitar 1.046,35 km (121,56 derajat) sebelah Tenggara dari Taipei Taiwan atau sekitar 1.126,14 km (57,26 derajat) sebelah TimurLaut dari Kota Manila, Filipina dan sekitar 1.677,34 km (96,57 derajat) sebelah timur-Tenggara dari Kota Hong Kong. Saat itu Megi sudah berada di atas Laut Filipina.

Sementara menurut data yang dikutip dari situs web resmi Badan Meteorologi Jepang (JMA/Japan Meteorological Agency – Tropical Cyclone Information) yang dipublikasikan pada Minggu, 25 September 2016 pukul 09:40 UTC atau pukul 16:40 WIB menyebutkan, berdasarkan hasil analisis pada Minggu, 24 September 2016 pukul 09:00 UTC atau pukul 16:00 WIB posisi pusat pusaran Topan Megi yang berintensitas kuat memiliki tekanan di pusat 950 hPa berada di koordinat 20°10′(20.2°) Lintang Utara – 129°35′(129.6°) Bujur Timur.

Megi dikabarkan bergerak ke arah barat-BaratLaut dalam kecepatan 25 km per jam (13 knot) dengan kemasan maksimum kecepatan angin dekat pusat pusaran 40 meter per detik (80 knot) dan maksimum kecepatan hembusan angin 60 meter per detik (115 knot). Area angin ≥ 50 knot ALL 170km (00 mil laut) dan Area angin ≥ 30 knot Timur 560 km (300 mil laut) Barat 390 km (210 mil laut).

Peta prakiraan perjalanan Topan Kuat Megi

Peta prakiraan perjalanan Topan Kuat Megi

Diprakirakan sejak Senin, 26 September 2016 dini hari pukul 01:00 WIB hingga pukul 13:00 WIB Topan Megi akan menjelma menjadi Topan Super yang berintensitas sangat kuat (very strong) dengan tekanan di pusat berkisar (Central pressure) antara 925 hingga 935 hPa (hectopascal) ketika pusat posisi lingkaran probabilitasnya berada di koordinat 20°35′ (20.6°) Lintang Utara – 128°00′ (128.0°) Bujur Timur dan 21°20′ (21.3°) Lintang Utara – 125°30′ (125.5°) Bujur Timur. Dan diprediksikan pada Selasa, 27 September 2016 pukul 06:00 UTC atau pukul 13:00 WIB Topan Super Megi sudah berada di atas Taiwan secara utuh

Sementara Badan Layanan Adminitrator Atmosfer, Geofisika dan Astronomi (PAGASA), Filipina pada Minggu, 25 September 2016 pukul 11:00 waktu setempat telah mengeluarkan peringatan siklon stropis sinyal 1 berlaku 36 jam mendatang untuk wilayah Luzon yang diprediksikan akan diterjang angin berkecepatan 30 hingga 60 km per jam khususnya di Batanes dan gugusan Kepulauan Babuyan yang akan terkena dampak Topan Megi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan ringan sampai sedang terhadap struktur risiko rendah, dan kerusakan kecil pada beberapa rumah dari bahan yang sangat ringan serta akan merusak tanaman dan lahan pertanian warga. Selain itu Topan Megi juga akan menyebabkan tinggi gelombang di laut lepas mencapai 1,25 hingga 4 meter.

Menurut peta prakiraan perjalan Topan Megi yang dipublikasikan oleh JMA-TCI tergambar bahwa pada Sabtu, 27 September 2016 pukul 06:00 UTC atau pukul 13:00 WIB Megi yang sudah berstatus sebagai Topan Super akan melintasi Taiwan menuju Fujian (Shantou, Xiamen dan Quanchou) di pesisir daratan selatan Tiongkok.

Namun demikian, menurut keterangan kaki pada peta itu menjelaskan badai tidak selalu bergerak di sepanjang garis penghubung pusat probabilitas lingkaran seperti yang terlihat di dalam peta. ***

Badai Tropis Megi Muncul Di Laut Filipina Timur

Badai Tropis Megi berada di Laut Filipina Timur

Badai Tropis Megi berada di Laut Filipina Timur

Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Berdasarkan hasil pengamatan penulis melalui layar computer dengan mempergunakan fasilitas layanan Google Earth pada Jum’at, 24 September 2016 pukul 15:55 WIB telah muncul Badai tropis Megi yang pusat pusarannya berada di koordinat 16° 5’45.64″Lintang Utara -139°25’30.35″ BujurTimur berjarak sekitar 685,75 km (279,27 derajat) sebelah barat-BaratLaut Kota Saipan, Kepulauan Mariana Utara atau sekitar 1.988,48 km (82.77 derajat) sebelah Timur Kota Manila, Filipina dan sekitar 2.107,96 km (114,62 derajat) sebelah Tenggara dari Kota Taipei, dan sekitar 2.121,15 km (106,44 derajat) sebelah Tenggara dari Kota Kaoshiung, Kabupaten Pingtung, Taiwan serta 2.748,91 km (100,23 derajat) sebelah timur-Tenggara dari Kota Hongkong.

Sebelumnya pada Rabu, 21 September 2016 pukul 14:57 WIB telah terpantau awan yang diduga sebagai calon badai baru berlokasi di dekat koordinat 10°25’54.25″Lintang Utara – 148° 1’42.56″Bujur Timur berjarak sekitar 496,15 km (133.04 derajat) di sebelah Tenggara Kota Hagatna, Guam di Samudera Pasifik Barat atau sekitar 2.977,02 km (95.76 derajat) sebelah timur- Tenggara dari Kota Manila, Filipina yang ternyata adalah calon Badai Tropis Megi.

Sementara menurut data yang dikutip dari situs web resmi Badan Meteorologi Jepang (JMA/Japan Meteorological Agency – Tropical Cyclone Information) pada Jum’at 23 September 2016 pukul 06:40 UTC atau pukul 13:40 WIB menyebutkan, berdasarkan hasil analisis pada Jum’at, 23 September 2016 pukul 06:50 UTC atau pukul 13:00 WIB posisi pusat pusaran Badai Tropis Megi yang memiliki tekanan di pusat 1000 hPa berada di koordinat 16°05′(16.1°) Lintang Utara – 139°35′(139.6°) Bujur Timur.

Peta prakiraan perjalanan Badai Tropis Megi 24 - 26 September 2016

Peta prakiraan perjalanan Badai Tropis Megi 24 – 26 September 2016

Megi dikabarkan bergerak perlahan ke arah barat-BaratLaut dengan kemasan maksimum kecepatan angin dekat pusat pusaran 18 meter per detik (35 knot) dan maksimum kecepatan hembusan angin 25 meter per detik (50 knot). Area angin ≥ 30 knot ALL 220km (120 mil laut).

Menurut peta prakiraan perjalanan Badai Tropis Megi yang dipublikasi oleh JMA-TCI diprediksikan Megi akan bergerak menuju ke wilayah selatan Taiwan.

Namun demikian, menurut keterangan kaki pada peta itu menjelaskan badai tidak selalu bergerak di sepanjang garis penghubung pusat probabilitas lingkaran seperti yang terlihat di dalam peta.***

Mampukah Pasangan Petahana AhDjar Digusur Dari Kursi Top DKI ?

pasangan-ahok-djarot-11Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Pertanyaan di atas masih merupakan tandatanya besar bagi penulis. Pasalnya sampai penutupan pendaftaran Colon Gubernur DKI Jakarta pada Kamis, 22 September 2016 pukul 16:00 WIB tidak ada partai yang memasukkan daftar pasangan cagub dan cawagub yang mereka usung seperti yang diberitakan oleh Kompas.com.

Menurut berita Kompas.com dalam situs web nya pada Kamis, 22 September 2016 pukul 16:39 WIB merilis berita berjudul “Pada Hari Kedua Pendaftaran, Tak Ada Bakal Cagub yang Daftar ke KPU DKI” menulis: Pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Kamis (22/9/2016) telah ditutup pukul 16.00 WIB. Pada hari kedua masa pendaftaran ini tidak ada bakal pasangan calon yang datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, untuk mendaftar.

“Enggak ada hari ini. Hari kedua sudah pasti tidak ada calon yang mendaftar,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, di Kantor KPU DKI, Kamis sore.

Masa pendaftaran bakal pasangan cagub-cawagub pada Pilkada DKI 2017 tinggal satu hari, yakni Jumat besok. Pendaftaran pada hari terakhir dibuka mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

“Belum ada. Baru yang saya ceritakan, Gerindra,” kata Sumarno. Partai Gerindra rencananya akan mendaftarkan bakal pasangan cagub-cawagub yang diusungnya seusai salat Jumat.

Namun, Gerindra belum memberikan informasi kepada KPU DKI mengenai partai politik yang berkoalisi dengannya dan siapa bakal pasangan calon yang akan diusung. (Kompas.com)

Diduga parpol lainnya masih “berembuk” menentukan pasangan mereka untuk melawan pasangan Petahana AhDjar yang menurut para kalangan surveyor diantaranya Lembaga Survei Cyrus Network melaporkan hasil survei terkait Pilkada 2017 di DKI Jakarta popularitas Ahok masih memimpin sebesar 96,8 persen, disusul Tri Rismaharini (Risma) 81,4 persen dan Ridwan Kamil sebesar 80,4 persen.

Tingkat popularitas Ahok ini konsisten dengan tingkat keterpilihan dengan nama terbuka soal siapa calon kepala daerah yang akan dipilih dalam Pilkada 2017. Hasil survei dengan nama terbuka, responden yang memilih Ahok mencapai 40,3 persen.

Menurut Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menuturkan bahwa elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju dalam Pilkada Serentak meraih angka paling tinggi dalam survei yang dilakukan Cyrus Network.

Ia menilai, meski kontroversial Ahok banyak didambakan rakyat karena ketegasannya.

“Makin banyak pesaing Ahok dalam Pilkada, makin menguntungkan bagi Ahok. Sebab, segmen pendukung Ahok cukup stabil dan suara yang tidak mendukung Ahok menjadi pecah,” tuturnya dalam diskusi Survei Opini Publik DKI Jakarta 2015 di Jakarta, Rabu (11/11).

Dijelaskan pula olehnya, elektabilitas sifatnya tidak menentu dalam hitungan tahun. Oleh karena itu, jika Ahok ingin maju dalam Pilkada 2017 maka ia harus tetap konsisten dengan kebijakan yang diambil. Semakin baik kebijakan yang Ahok ambil untuk warga Jakarta, maka elektabilitasnya berpotensi menguat.

“Ahok belum punya pesaing signifikan,” ungkapnya. (Lintas.co.id)

Contoh pilgub DKI 2012

Bila kita mengacu pada hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah banyaknya partai pengusung pasangan calonnya berarti akan muncul sebagai menang walau jumlah anggota pemegang KTA (Kartu Tanda Anggota) partai koalisi cukup besar. Namun jumlah pemegang KTA koalisi yang digadang-gadang sebagai kader partai, ketika berada di bilik suara (TPS) belum tentu mereka menyoblos pasangan yang diusung partai mereka. Contoh ketika Pilgub periode 2012-2017.

Buktinya pada putaran 1 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 hasilnya adalah pasangan Jokowi-Ahok yang diusung PDI Perjuangan-Gerindra (hanya 2 partai) mampu memperoleh 1.847.157 suara (42,60%). Sedangkan pasangan petahana Foke (Fauzi Bowo) – Nara (Nachrowi Ramli) yang diusung oleh PD, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB, dan PKNU hanya memperoleh 1.476.648 suara (34,05%), ternyata kalah suara.

Memasuki putaran kedua, Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya mengusung pasangan Alex-Nono beralih memberikan dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli karena Alex-Nono gugur diputaran pertama.

Hasil pemilukada DKI Jakarta putaran 2 diumumkan pada Sabtu, 29 September 2012 lebih parah lagi. Perolehan suara pasangan Foke-Nara naik, tapi belum mampu menyaingi perolehan suara pasangan Jokowi-Ahok yang juga melejit dari 1.847.157 suara (42,60%) menjadi 2.472.130 (53,82%) suara walaupun pasangan Jokowi-Ahok dikeroyok 9 partai koalisi.

Akhirnya pada putaran kedua KPUD DKI Jakarta dalam penetapan yang dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi sehari sebelumnya pasangan Jokowi-Ahok meraih 2.472.130 (53,82%) suara, sedang Foke-Nara mendapatkan 2.120.815 (46,18%) suara. Dengan selisih 351.315 (7,65%) suara, Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar menyatakan, “Pasangan nomor urut 3 meraih suara terbanyak dalam putaran kedua.”

Jadi sudah jelas bahwa dukungan jumlah parpol yang banyak belum tentu dapat mendudukkan Jagoannya ke Kursi Singgasana Top DKI Jakarta.

Lalu jawaban yang pasti ada di tangan warga DKI ketika berada di dalam bilik suara karena mereka yang lebih tahu siapa yang pantas dipilih untuk menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Kita tunggu saja hasil akhir pertarungan pemilihan gubernur dan wakilnya, apakah pasangan petahana AhDjar (Ahok-Djarot) masih diberikan kesempatan oleh warga DKI Jakarta untuk membenahi Jakarta.

Pangkalansusu, 22 September 2016

Topan Super Meranti Terjang Filipina Utara Dan Taiwan

Topan Super Meranti yang berintensitas Ganas menggulung Luzon-Filipina dan Taiwan

Topan Super Meranti yang berintensitas Ganas menggulung Luzon-Filipina dan Taiwan. Foto Google Earth/THNews/FIB.

Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Berdasarkan hasil pengamatan saya melalui layar labtop dengan memanfaatkan layanan Google Earth pada Rabu, 14 September 20116 pukul 14:50 WIB berada di koordinat 22°30’13.19″Lintang Utara – 120°34’50.29″Bujur Timur berjarak sekitar 666,63 km (87.80 derajat) sebelah Timur dari Hong Kong. Saat itu Topan Super Meranti yang berintensitas Ganas sudah mengantam kawasan Luzon, Filipina Utara dan Taiwan.

Diprakirakan Topan Ganas Meranti pada Rabu, 14 September 20116 pukul 00:00 UTC atau pukul 07:00 WIB sudah menyerang Taiwan hingga pukul 19:00 WIB dan akan berdampak ke wilayah Hong Kong dan Makau pada Kamis, 15 September 2016 pukul 19:00 WIB. (lihat peta).

Prakiraan perjalanan Topan Ganas Meranti. Peta JMA.

Prakiraan perjalanan Topan Ganas Meranti. Peta JMA.

Sementara menurut data yang dikutip dari situs web resmi Badan Meteorologi Jepang (JMA) yang dipublikasikan pada Rabu, 14 September 2016 pukul 06:50 UTC atau pukul 13:50 WIB disebutkan Topan Meranti yang berintensitas Ganas itu pusat posisinya berada di koordinat 22°30′(22.5°) Lintang Utara – 119°50′ (119.8°) Bujur Timur.

Dikabarkan Topan yang memiliki tekanan di pusat 900 hPa bergerak maju ke arah Barat Laut dengan kecepatan 20 km per jam (12 knot), dan maksimum kecepatan angin dekat pusat 55 meter per detik (110 knot) serta maksimum kecepatan hembusan angin 80 meter per detik (155 knot).

Sedangkan area angin ≥ 50 knot ALL 130 km (70 mil laut) dan area angin ≥ 30 knot Utara 440 km (240 mil laut) Barat 280 km (150 mil laut).

Mengingat keberadaan Topan Ganas Meranti sudah kian mendekat ke Hong Kong, maka Badan Observatorium Hong Kong pada Rabu, 14 September 2016 pukul 15:45 HKT (waktu setempat) telah memberlakukan Peringatan Topan Tropis Sinyal Siaga 1.

Menurut Badan Observatorium Hong Kong Ini menandakan bahwa siklon tropis sekarang berpusat di dalam area sekitar 800 kilometer dari Hong Kong yang berarti dapat berdampak bagi Hong Kong.

Pada pukul 04:00 waktu setempat, Super Topan Meranti diperkirakan berada sekitar 560 kilometer sebelah timur dari Hong Kong (dekat koordinat 22,8 derajat Lintang Utara – 119,6 derajat Bujur Timur) dan diperkirakan akan bergerak melintasi laut dikisaran 20 kilometer per jam menuju pantai Fujian.

Sementara pihak Biro Meteorologi dan Geofisika Makau pada Rabu, 14 September 2016 pukul 18:24 waktu setempat juga telah mengeluarkan peringatan siklon tropis sinyal siaga 1 karena posisi pusat Topan Ganas Meranti sudah berjarak kurang dari 800 km dari wilayah Makau (MSAR) yang kemungkinan akan berdampak/mempengaruhi MSAR.

Pada pukul 18:00 waktu setempat, Topan “Meranti” (1614) itu diperkirakan sekitar 610 kilometer sebelah timur-Timur Laut dari Macau (dekat koordinat 23.1°Lintang Utara – 119.4° Bujur Timur). Hal ini diperkirakan akan bergerak ke arah Barat Laut sekitar 22 km per jam.

Biro Meteorologi dan Geofisika Makau juga mengingatkan warga agar memeriksa keamanan benda yang mungkin diangkat atau hancur oleh angin seperti pagar, perancah, pot bunga, antena (aereals), dan sebagainya. Jauhkan perahu dan kapal kecil ke tempat penambatan terdekat.

Topan Super Meranti dan Topan Keras Malakas

Topan Super Meranti dan Topan Keras Malakas. Foto Google Earth/THNews/FIB.

Sementara berdasarkan pengamatan penulis selain Topan Meranti yang berintensitas Ganas juga di Laut Filipina ada Topan Malakas yang berintensitas Kuat pada Rabu, 14 September 2016 pukul 15:36 WIB berada di koordinat 15°40’59.86″Lintang Utara – 132°45’4.76″Bujur Timur berjarak sekitar 1.272,15 km (83.10 derajat) di utara-Timur Laut Kota Manila, Filipina atau sekitar 1.552,56 km (129.72 derajat) sebelah Tenggara dari Kota Taipei, Taiwan.

Menurut data Badan Meteorologi Jepang (JMA) yang dipublikasikan pada Rabu, 14 September 2016 pukul 07:10 UTC atau pukul 14:10 WIB disebutkan Topan Malakas yang berintensitas kuat itu pusat posisinya berada di koordinat 15°40′(15.7°) Lintang Utara – 132°10′(132.2°) Bujur Timur.

Dikabarkan Topan yang memiliki tekanan di pusat 970 hPa bergerak maju ke arah barat-Barat Laut dengan kecepatan 20 km per jam (12 knot), dan maksimum kecepatan angin dekat pusat 35 meter per detik (70 knot) serta maksimum kecepatan hembusan angin 50 meter per detik (100 knot).

Sedangkan area angin ≥ 50 knot ALL 90 km (50 mil laut) dan area angin ≥ 30 knot Tenggara 330 km (180 mil laut) Barat Laut 220 km (120 mil laut).

Diperkirakan Topan Malakas yang berintensitas kuat akan menyerang Taiwan pada Jum’at, 16 September 2016 sore.

Prakiraan perjalanan Topan Keras Malakas beberapa hari kedepan

Prakiraan perjalanan Topan Keras Malakas beberapa hari ke depan. Peta JMA

Prediksi tersebut di atas berdasarkan kajian yang tersaji di Peta Prakiraan Perjalanan Topan Ganas Meranti dan Topan Keras Malakas yang dipublikasikan oleh Badan Meteorologi Jepang (JMA) seperti terlihat dalam peta terlampir.

Namun demikian, menurut keterangan kaki pada peta itu menjelaskan badai tidak selalu bergerak di sepanjang garis penghubung pusat probabilitas lingkaran seperti yang terlihat di dalam peta.

Sementara menurut Badan Administrator Layanan Astronomi, Atmosfer dan Geofisika Filipina (PAGASA) dalam situs web resminya pada Selasa, 13 September 2016 pukul 23:00 waktu setempat menyebutkan Topan “Ferdie” (Meranti) telah mempertahankan kekuatannya dan akan mendarat di gugusan Kepulauan Batanes.

Lokasi pusat pusaran (mata) Ferdie pada Selasa, 13 September 2016 pukul 22:00 waktu setempat berada di koordinat 20,5° Lintang Utara – 122,5° Bujur Timur berjarak 60 km sebelah timur Basco, Batanes.

PAGASA juga mengabarkan Topan Ferdi (Meranti) yang diperkirakan bergerak ke arah barat-Barat Laut dengan kecapatan 24 km per jam memiliki kekuatan/kecepatan angin maksimum hingga 220 km per jam di dekat pusat dan hembusan angin hingga 255 km per jam.

Diperkirakan Topan itu akan mencurahkan hujan intensitas sedang hingga lebat dalam diameter 600 km dari topan.

Topan tersebut diperkirakan akan mendarat di Batanes antara 23:00 malam ini atau pukul 01:00 dini hari besok.

Diperkirakan Ferdie akan keluar dari Area Tanggungjawab Filipina (Philippine Area Responsibility/PAR) besok antara pukul 10:00-12:00 waktu setempat.

Topan super itu diperkirakan akan berdampak pada kerusakan yang sangat berat untuk struktur berisiko tinggi; Kerusakan berat struktur resiko menengah; Kerusakan moderat untuk struktur berisiko rendah; Kerusakan besar struktur bahan ringan (hingga 75% yang benar-benar dan sebagian hancur); Dan kerusakan pada lahan perkebunan dan pertanian warga.

Untuk itu warga di Luzon Utara disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap dampak dari angin yang sangat kuat dan hujan deras.

Sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai dampak akibat Topan Ganas Meranti di Filipina Utara. ***

PLTU Ada Tapi Pemadaman Listrik Masih Terus Berlanjut

Kota Pangkalansusu gelap-gulita

Kota Pangkalansusu gelap-gulita

Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Pembukaan

Warga Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara mungkin boleh merasa “bangga” karena di wilayahnya ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara di Desa Tanjungpasir karena MIMPI mereka nanti Pangkalansusu akan TERANG-BENDERANG oleh listrik PLN yang diperoleh dari PLTU Tanjungpasir, dan listrik PLN tidak pernah PADAM lagi.

Tetapi sungguh sangat disayangkan MIMPI mereka TIDAK PERNAH TERWUJUD JADI KENYATAAN kecuali aliran listrik PLN yang sering PADAM padahal aliran listrik dari PLTU Tanjungpasir ke PLN Sicanang SUDAH TERKONEKSI sejak tahun lalu.

Tegasnya MIMPI warga Pangkalansusu hanya merupakan MIMPI yang sebenarnya MIMPI, bukan angan-angan tapi hanya hayalan belaka semacam fatamorgana yang terjadi di padang pasir alias MIMPI DI SIANG BOLONG (dreams at the daytime).

Ngerumpi di kedai kopi

“Koq bisa begitu Bro………..?” tanya si Akang (rekan pendatang dari luar daerah) saat mendengar cerita si Bro ketika ngerumpi di pojok kedai kopi yang hanya ada penerangan cahaya lilin karena listrik PLN padam. Maklumlah kedai kopi wong cilik yang tidak mampu membeli mesin genset walaupun yang berukuran kecil.

“Kenapa tidak……….Pasalnya, Kota Pangkalansusu dapat dikatakan nyaris tanpa hari TIADA PEMADAMAN listrik,” jawab si Bro. Kalau di era tahun 1970-an, listrik TIDAK PERNAH PADAM walau sepersekian detik, sambung si Bro sambil garut-garut kepalanya yang tidak gatal.

“Lho, kalau begitu lebih HEBAT jaman dulu dong daripada jaman sekarang yang sudah ada PLTU,” kata si Akang.

“HEBAT apanya……..?” si Bro balik bertanya dengan dahi mengerut.

“Dulu listrik TIDAK PERNAH PADAM,” ujar si Akang dengan semangat.

“Bagaimana listrik mau padam karena walaupun Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945 dan berdaulat penuh di tahun 1949, tapi sampai di era tahun 1970-an Pangkalansusu yang dikenal sebagai KOTA MINYAK belum pernah menikmati LISTRIK PLN karena ketika itu memang PLN belum ada di kota itu,” jelas si Bro seusai menyeruput kopi pancungnya (isi setengah gelas).

“Wooow…… apa juga namanya KOTA MINYAK PANGKALANSUSU kalau listrik saja tidak ada di kota itu,”ujar si Akang dengan nada sedikit heran.

“Ketika itu listrik memang ada, listrik Pertamina. Tapi itu kan milik Pertamina yang hanya untuk pemakaian di perkantoran dan komplek perumahan Pertamina saja. Sedangkan masyarakat Pangkalansusu sendiri masih harus memakai lampu penerang yang terkenal di era itu dengan sebutan LAMPU PETROMAX,” kilah si Bro dengan nada agak tinggi.

“Kalau begitu…….artinya dulu PANGKAL SUSU ada di warga dan KOLAM SUSU ada di Pertamina ya,” ujar si Akang yang dinilai si Bro sebagai sebuah sindiran.

“Terserah apa kata kau lah…..tapi yang jelas kondisi ketika itu ya begitu. Ini fakta di lapangan,” kata si Bro yang juga warga pendatang di Pangkalansusu era tahun 1970-an sambil ngelap keringat di keningnya karena panasnya api lilin di ruangan itu.

Intinya, Pemerintah khususnya PT PLN (Persero) boleh saja “berkoar” bilang PLN akan menerangkan seluruh pelosok Indonesia, tapi faktanya konsumen/pelanggan listrik PLN di KOTA MINYAK PANGKALANSUSU saja belum sepenuhnya dapat menikmati listrik TANPA PEMADAMAN pada hal di Pangkalansusu ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara.

Dulu…..kalau listrik padam, alasannya selain mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sudah uzur juga boros makan minyak sehingga PLTD dipandang perlu untuk segera digantikan dengan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Ketika PLTG sudah berjalan, listrik masih juga sering padam. Alasan PLN ketika itu, pasokan gas dari Pertamina tidak mencukupi (penulis tahu akan hal itu karena ketika itu penulis selaku staf Humas di PT Pertamina EP Pangkalansusu sudah beberapa kali ikut terlibat langsung dalam rapat masalah pasokan gas antara pihak Pertamina, PLN, PGN, Pengusaha KIM dengan pihak DPRD Sumut, Dinas Pertambangan Sumut dan DPD RI di Medan).

Masing-masing konsumen gas (PLN, PGN dan Pengusaha di KIM) ternyata “rebutan” ingin mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Sedangkan produksi gas yang dihasilkan oleh Pertamina kian merosot dari tahun ke tahun.

Mengingat listrik PLN ssangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, maka pasokan gas ke PLN lebih diuatamakan (walaupun belum sepenuhnya terpenuhi), tapi listrik PLN tetap saja sering PADAM, maka dikeluarkanlah isu bahwa gas yang diperoleh dari Pertamina mutunya tidak bagus karena masih ada kandung air di dalamnya. Lagi-lagi “kambing hitam.”

Saat konsumen PLN membaca berita di koran, dan atau mendengar dan melihat siaran di televisi hati mereka mulai “berbunga-bunga” ketika mengetahui bahwa PLN akan membangun mega proyek PLTU di Desa Tanjungpasir, Kecamatan Pangkalansusu, Provinsi Sumatera Utara dengan biaya yang fantastik dan mampu menerangi sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Katanya, bila Proyek PLTU selesai dan sudah bisa mengalirkan listrik ke PLN Sicanang, maka Sumatera Utara dan Aceh akan jadi terang-benderang. Tetapi nyatanya listrik PLN masih SERING PADAM. Sebenarnya konsumen PLN sudah BOSAN dengan berbagai alasan dan “angin surga” yang disampaikan oleh para pihak terkait.

Jadi oleh sebab itu hendaknya pihak oknum di PT PLN (Persero) Sumatera Utara JANGAN BANGGA karena sudah bisa membangun PLTU Tanjungpasir di Kecamatan Pangkalansusu kalau nyatanya belum dapat “memuaskan” konsumennya yang terus-menerus “dirongrong” dengan KENAIKAN tarip listrik plus aliran listrik yang terlalu SERING PADAM.

Fakta di atas kembali terjadi pada Selasa, 06 September 2016 malam, listrik PLN kembali PADAM sehingga menyebabkan Pangkalansusu bukan lagi sebagai “KOTA MINYAK”, tapi sudah berubah menjadi (mirip) “KOTA HANTU.” Listrik PLN PADAM dan didukung pula oleh listrik Pertamina juga ikutan padam.

Suasana kawasan hunian warga Pangkalansusu jadi tambah mencekam ketika hujan tergolong deras/lebat menguyur kota itu yang dibarengi dengan cahaya kilat dan gemuruh suara guntur yang sambung-menyambung.

Sementara untuk warga yang berdomisili di pusat kota masih mendapatkan sedikit cahaya terang ada beberapa pengusaha di jalan Tambang Minyak Pangkalansusu yang memiliki genset pribadi.

Penutup

Satu hal yang tatkala pentingnya untuk diketahui oleh warga Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang di daerahnya ada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) seperti di Desa Tanjungpasir, jangan terlampau berangan-angan muluk bahwa Pangkalansusu akan TERANG-BENDERANG oleh listrik PLN yang dihasilkan dari PLTU berbahan bakar batubara di Desa Tanjungpasir. Nyatanya listrik PLN masih SERING PADAM.

Selain itu warga Pangkalansusu khususnya yang bertempat tinggal di dekat lokasi PLTU Tanjungpasir agar lebih meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kesehatannya yang satu saat kemungkinan besar setiap hari akan terpapar polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran batubaru di PLTU.

Bukan hanya itu saja, masyarakat juga rentan terjangkit penyakit dalam seperti penyakit Jantung Iskemik, Kanker Paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit pernafasan, stroke dan kardiovaskular.

Menurut berita yang dipublikasikan kompas.com pada Rabu, 12 Agustus 2015 dikabarkan, adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang tersebar di Indonesia mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU batubara. Sejak adanya PLTU batubara yang beroperasi di suatu daerah, masyarakat akan terpapar polusi udara yang dihasilkan dari PLTU batubara setiap harinya.

Masih menurut kompas.com, berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan tim peneliti dari Universitas Harvard, polusi udara yang dihasilkan PLTU batubara di Indonesia dapat menyebabkan kematian dini sekitar 6500 jiwa per tahun.

“Emisi dari PLTU batubara itu membentuk partikel dan ozon yang berdampak buruk bagi kesehatan,” ujar peneliti dari Universitas Harvard Profesor Shannon Koplitz melalui video conference dalam jumpa pers yang dilakukan Greenpeace Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

“Kebanyakan dampaknya terjadi dekat PLTU. Di kota-kota yang dekat. Polusinya itu tinggal di udara selama beberapa hari,” lanjut ahli batubara dan polusi udara Greenpeace Lauri Myllyvirta.

Sementara menurut Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahan bakar fosil Batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global. Pembakaran Batubara adalah sumber terbesar emisi gas GHG (green house gas), yang memicu perubahan iklim.

Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO₃, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2.5.

Masyarakat ilmiah dan medis telah mengungkap bahaya kesehatan akibat partikel halus (PM2.5) dari emisi udara tersebut. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. Kalau ungkapan di atas adalah benar, maka sangat menyeramkan “si pembunuh darah dingin” (silent killer) yang mampu mematikan Anda secara perlahan dan pasti.

Penulis tidak berharap ada oknum di PLN ataupun oknum terkait lainnya untuk mendengarkan rumpian ini (konon kabarnya mereka selalu memakai earplug/alat penyumbat lubang telinga), dan atau membaca tulisan ini (karena mungkin si oknum lupa memakai kacamata rabun dekat), tapi selaku salah seorang anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyakat (FKDM) Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara penulis merasa terpanggil untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat yang memang punya hak mendapatkan informasi ini agar dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat tentang kesehatan dan lingkungan hidup di Kecamatan Pangkalansusu dan sekitarnya.***

Pangkalansusu, 07 September 2016

Heboh Misteri Pengakuan Freddy Budiman Kepada Haris Azhar

Alm Freddy Budiman

Alm Freddy Budiman

Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Empat dari 14 terpidana mati sudah dieksekusi mati di kawasan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia pada Jumat, 29 Juli 2016 dini hari sekitar pukul 00.46 WIB.

Menurut Sindonews.com dalam berita berjudul “Empat Terpidana Mati Sudah Dieksekusi, Termasuk Freddy Budiman” (Jum’at, 29 Juli 2016 − 02:17 WIB) menulis, mereka yang telah dieksekusi mati itu adalah Freddy Budiman, Michael Titus, Humprey Ejike dan Cajetan Uchena Onyeworo Seck. Eksekusi dilakukan di lapangan tembak Limus Buntu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam berita itu juga ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung dan pihak berwenang terkait pelaksanaan eksekusi mati ini.

Yang jadi pertanyaan publik, kenapa hanya almarhum Freddy Budiman (40) saja yang digadang-gadang oleh media nasional sehingga menjadi top news? Kenapa pers “meninggalkan” tiga tereksekusi mati lainnya ?

Menurut prakiraan penulis, almarhum Freddy Budiman (lahir di Surabaya, Jawa Timur 19 Juli 1976) yang dieksekusi mati pada Jumat, 29 Juli 2016 atau 10 hari menjelang Ulang Tahunnya yang ke 40 telah menjadi semacam “Mr. Blower” atas pengakuannya kepada Kontras Haris Azhar.

Penulis jadi teringat dengan kasus Nazaruddin yang juga jadi Mr.Blower terkuaknya kasus Hambalang dan beberapa kasus lainnya sehingga menyeret beberapa penyangkal masuk ke jaring KPK dan dijebloskan ke penjara.

Kisah “misteri” pengakuan si pemilik 1.412.476 butir ekstasi itu juga bukan hanya menyedot perhatian pers tapi juga jadi perhatian Kapolri dan beberapa anggota Komisi III DPR RI termasuk jadi perhatian publik setelah dipublikasikan oleh media (elektronik dan cetak) mengenai pengakuan Freddy Budiman, terpidana mati karena menjadi gembong narkoba atau pebisnis narkoba yang berawal dari hasil perbincangan antara Haris Azhar (Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dengan Freddy Budiman yang diposting di dinding akun Facebook dan Twitter Kontras pada Kamis, 28 Juli 2016 yang kemudian disebarluaskan oleh Sindonews.com melalui berita berjudul “Diusut, Curhat Freddy Budiman Beri Rp90 M kepada Pejabat Polri” pada Jum’at, 29 Juli 2016 pukul 21:22 WIB dan beberapa media nasional lainnya.

Buntutnya, publik dibuat kaget dengan adanya pernyataan Freddy kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar bahwa dia mengaku kerap menjadi ‘perahan’ oknum aparat hukum. Pernyataan itu disampaikan kepada Haris saat berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada medio 2014.

Walaupun belum ada bukti otentik dengan apa yang dicurhatkan oleh mantan model majalah dewasa itu, testimoninya melalui Haris bisa dimanfaatkan pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk menyelidiki kebenaran hal itu. Kalau ternyata benar, sikat yang terbukti dengan hukuman seberat-beratnya karena yang bersangkutan sudah ikut andil dalam memarakkan peredaran narkoba di Tanah Air.

Dikabarkan oleh Sindonews: Kepada Kontras Haris Azhar, Freddy buka-bukaan soal oknum Polri, BNN, hingga Bea Cukai yang ikut menikmati gurihnya bisnis narkoba.”Cerita itu confirm (benar) dituturkan saat 2014 lalu,” kata Haris saat dihubungi Sindonews, Jumat (29/7/2016).

Di bagian lain berita itu juga ditulis pengakuan Freddy kepada Haris sbb.: Freddy melanjutkan lagi. “Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu. Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang Rp450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih Rp90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.”

Pertemuan antara Haris Azhar dan Freddy di Lapas Nusakambangan terjadi pada medio 2014 lalu. Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014, Haris memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja yang aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusakambangan.

Kata-kata yang disampaikan Freddy kepada Haris seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan semacam tandatanya besar bagi sementara kalangan, apakah benar cerita Freddy seperti yang disampaikan Haris kepada Sindonews ? Ini perlu penyelidikan lebih mendalam baik oleh aparat penegak hukum terkait atau wartawan Sindonews untuk menggali lebih dalam lagi melalui indeep investigation reporting agar cerita Freddy kepada Haris bisa jadi terang-benderang.

Tandatanya besar di sementara kalangan harus segera terjawab dengan cara mengungkapkan siapakah ”mistery guest” di bawah ini

  1. Saya sudah memberi uang Rp450 miliar ke BNN.
  2. Saya sudah kasih Rp90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri.
  3. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.
  4. Ketika ditanya Haris, dimana saya bisa dapat cerita ini ? Kenapa anda tidak bongkar cerita ini ? Freddy menjawab: “Saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa? Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas, saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pleidoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.”

Lalu Haris mengaku mencari pleidoi Freddy Budiman di internet yang kaya data, tetapi pledoi tersebut tidak ada di website Mahkamah Agung, yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Dalam putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya.

Kami di Kontras mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan di mana dan siapa pengacara Freddy. Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut.

Yang penulis anggap masih “misterius” yaitu:

  • Siapakah oknum petugas BNN yang menerima uang sebesar Rp450 miliar dari Freddy Budiman?
  • Siapakah oknum pejabat tertentu di Mabes Polri yang menerima uang Rp90 miliar dari Freddy Budiman ?
  • Siapakah oknum Jenderal TNI bintang 2 yang memberi fasilitas mobil kepada Freddy Budiman ?
  • Selain itu perlu digali, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman ? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat ? (seperti diungkapkan Haris kepada Sindonews).
  • Siapakah Hakim dan Jaksa yang menangani kasus Freddy Budiman ?
  • Siapakah ketika itu sebagai pengacaranya Freddy Budiman ?
  • Kenapa pengakuan Freddy Budiman kepada Haris Azhar yang diperoleh pada medio 2014 baru di-posting di dinding akun Facebook dan Twitter Kontras, pada Kamis, 28 Juli 2016 sehari menjelang eksekusi dilaksanakan ?
  • Kenapa ada oknum pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusakambangan minta kepada Sitinjak (Kepala Lapas Nusa Kambangan (NK) saat itu, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut ?

Seharusnya pada tahun 2014 pengakuan Freddy Budiman diungkapkan ke media dan kalau kawatir mengungkapkannya ke aparat penegak hukum terkait (karena diduga ada yang terlibat), paling tidak dikoordinasikan atau disampaikan kepada presiden secara terang-benderang bahwa ada oknum-oknum tertentu (nama-namanya ini – kalau memang ada disebutkan nama) yang “main-mata” dengan terpidana mati Freddy Budiman agar kegiatan operasinya (Freddy) bisa berjalan lancar.

Terkait mengenai pledoi Freddy Budiman, kenapa tidak dimuat di website Mahkamah Agung, kecuali hasil keputusan Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya. Ungkap Haris.

Menurut Haris (seperti yang diberitakan Sindonews) Kami di Kontras mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan dimana dan siapa pengacara Freddy. Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut.

Permasalahannya menurut pendapat penulis, kalau sekiranya pengakuan Freddy Budiman segera ditindaklanjuti, paling tidak, dan atau mungkin presiden bisa mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana (Freddy) agar dapat ditunda untuk membongkar jaringan narkoba yang boleh dikatakan sudah “menggurita” di Indonesia. Contohnya, 10 orang terpidana eksekusi mati lainnya bisa ditunda dengan berbagai alasan. Kenapa ada yang sudah divonis hukum mati lebih lama dari Freddy Budiman bisa ditunda pelaksanaan eksekusinya ?

Sementara Freddy Budiman yang divonis hukuman mati pada tahun 2013 karena menjadi gembong narkoba atau pebisnis narkoba sudah dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 padahal waktu vonis hukuman mati itu baru berjalan 3 tahun. Ini tentu menimbulkan tandatanya besar di sementara kalangan. Ada apa ini ?

Pertanyaan lain muncul atas pernyataan Jampidum Kejaksaan Agung Noor Rachmad yang mengatakan, rencana awal jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi berjumlah 14 orang. Namun dengan berbagai pertimbangan, hanya 4 terpidana yang akhirnya dieksekusi.

“Sementara ada 4 terpidana yang dieksekusi. Pertimbangannya keempat-keempatnya sudah mengajukan PK dua kali dan ditolak,” kata Noor di dermaga Wijaya Pura, Jumat (29/7/2016).

Menurutnya, pertimbangan lain eksekusi hanya dilakukan pada empat terpidana adalah karena keempatnya merupakan pemasok. Sedangkan 10 terpidana lainnya tidak seluruhnya pemasok.

Kalau menurut penulis, yang namanya sudah terpidana mati ya….harus dihukum mati. Apalagi sudah dipublikasikan bahwa pelaksanaan eksekusi mati pada Jum’at, 29 Juli 2016 ada sebanyak 14 orang. Kalau tidak ya….jangan diumumkan. Kalau pertimbangannya adalah itu, kenapa tidak diumumkan saja bahwa yang bakal dieksekusi mati pada hari itu adalah 4 orang ?

Masinton-Pasaribu1

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu

Anggota Komisi III DPR RI juga bertanya

Alasan Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda eksekusi 10 terpidana mati kasus narkotika juga dipertanyakan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

Nasir menilai Kejagung tidak menjelaskan tentang pertimbangan aspek yuridis dan non-yuridis alasan penundaan eksekusi 10 terpidana mati.

Dia khawatir penundaan eksekusi sepuluh terpidana mati ‎itu lebih karena ada tekanan atau instruksi dari pihak tertentu. “Kalau empat orang yang sudah dieksekusi itu bisa bangun, mereka akan tanya, kok sepuluh orang itu enggak ditembak seperti aku, enggak adil dong, kenapa?” ujar Nasir saat dihubungi wartawan, Jumat (29/7/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, seharusnya Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjelaskan penundaan eksekusi sepuluh terpidana mati itu secara utuh termasuk menjelaskan aspek yuridis dan non-yuridis.

Sementara anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyatakan, tertundanya eksekusi mati ini menggambarkan sikap Kejagung yang dinilai plin-plan. “Ya itu berarti plin-plan,” kata Masinton saat dihubungi Sindonews, Minggu (31/7/2016).

Politikus PDIP ini mengungkapkan, seharusnya eksekusi ini tidak boleh ditunda. Karena semua sudah mengetahui dan sudah diumumkan bahwa sejumlah 14 terpidana mati akan dieksekusi.

“Penundaan eksekusi terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba menampakkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang sudah memiliki putusan hukum tetap menjadi rapuh dan tidak jelas,” ucap Masinton.

jaksa-agung-muda-pidana-umum-noor-rachmad_20160105_140829

Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad

Jampidum Kejaksaan Agung menjawab

Sindonews dalam berita berjudul “10 Terpidana Mati Batal Menghadapi Regu Tembak” yang dipublikasi pada Jum’at, 29 Juli 2016 pukul 03:05 WIB menulis, Jampidum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, rencana awal jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi berjumlah 14 orang. Namun dengan berbagai pertimbangan, hanya 4 terpidana yang akhirnya dieksekusi.‎

“Sementara ada 4 terpidana yang dieksekusi. Pertimbangannya keempat-keempatnya sudah mengajukan PK dua kali dan ditolak,” kata Noor di dermaga Wijaya Pura, Jumat (29/7/2016).

Menurutnya, pertimbangan lain eksekusi hanya dilakukan pada empat terpidana adalah karena keempatnya merupakan pemasok. Sedangkan 10 terpidana lainnya tidak seluruhnya pemasok.

“Seck Osmani pemasok. Dia pemasok heroin. Humpret juga tampak kelicikannya, seolah-olah membuat warung,” jelas Noor.

‎Terkait pelaksanaan eksekusi 10 terpidana mati lainnya, Noor menyebut eksekusi tetap akan dilakukan secara bertahap. Namun Noor tidak menyebut waktu pastinya. “Tentu untuk periode berikutnya,” pungkasnya.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (Sindophoto)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (Sindophoto)

Kapolri Telusuri Pengakuan Kontras Haris Azhar

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan mandat kepada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar untuk menemui Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

Boy diminta untuk meminta penjelasan Haris mengenai informasi yang menyebut Freddy Budiman, terpidana mati perkara narkoba yang mengaku pernah memberi uang Rp90 miliar kepada pejabat di Mabes Polri.

“Kalau kita lihat yang beredar viral itu informasinya kan enggak jelas, ada polisi, ada disebut-sebut nama BNN. Ingin tahu, apakah Pak Haris mendapat informasi itu, ada enggak nama-nama yang jelas berikut buktinya,” kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Tito menjelaskan, jika benar ada data yang menyatakan hal tersebut maka Polri akan menindaklanjutinya. “Tapi kalau hanya data seperti viral saja, ini bisa diterjemahkan,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar selaku penerima mandat dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan menemui Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Boy akan menanyakan kepada Haris terkait pernyataannya mengenai pengakuan terpidana mati Freddy Budiman yang pernah memberi uang kepada pejabat di Mabes Polri sebesar Rp90 miliar.

“Ada janji sama beliau (Haris), kita mau tahu seperti apa. Apa benar, agar tidak jadi fitnah,” kata Boy Rafli di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Cerita tentang pengakuan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman soal banyaknya oknum pejabat negara dalam bisnis narkotika menjadi perhatian publik pasca eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Agung pada Jumat, 29 Juli 2016, dini hari.

Pejabat BNN keberatan adanya dua kamera pengawas ?

Pada bagian lain (cerita Haris kepada Sindonews) disebutkan: Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas Nusa Kambangan (NK) saat itu, yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya.

Menurut saya, Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana.

Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusakambangan, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.

“Saya mengangap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman ? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat ? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri,” kata Haris kepada Sindonews.

Sementara yang mengeluarkan pernyataan “aneh” juga muncul dari Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) yang mensinyalir cerita Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengenai pengakuan terpidana mati Freddy Budiman menjelang eksekusi sebagai upaya pelemahan Badan Narkotika Nasional (BNN)

“Ini ada upaya melemahkan upaya pemberantasan narkoba oleh BNN,” tegas Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Willy mempertanyakan sikap Haris yang baru menceritakan tentang keterlibatan aparat penegak hukum menjelang eksekusi terpidana mati. Cerita itu diposting di media sosial.

“Kalau mau punya niat baik, harusnya Haris buka dari awal,” ujarnya.

Dia juga mendesak Kontras untuk membuka nama oknum TNI yang disebut-sebut tersebut agar tidak menimbulkan saling curiga antara sesama bintang dua TNI.

“Kalau tidak membuka, berarti (Haris) menyebarkan berita bohong. Juga mencemarkan institusi TNI yang kita cintai. Itu buktikan jika tidak Haris perlu digugat oleh pihak TNI,” tuturnya. ***

Sumber data: sindonews.com dan harianterbit.com

Harga Minyak Mentah Dunia Terus Turun – Apa Kabar Indonesia ?

Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Para penggiat industri perminyakan di Indonesia maupun mancanegara baru mulai “bernafas lega” pada awal Juli 2016 dengan merangkak naiknya harga minyak mentah dunia, tapi akhirnya harus menelan “pil pahit” karena kenaikannya hanya bertahan selama hampir tiga pekan, dan merosot lagi menjelang pekan terakhir Juli 2016.

Sejak melorotnya harga minyak mentah dunia jenis Brent yang pada penutupan 20 Juli 2016 tercatat sebesar USD 47,17 per barel telah anjlok 2.10% menjadi USD 46.20 per barel pada penutupan 21 Juli 2016. Hal serupa juga terjadi pada minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) dari USD 44.94 per barel menjadi USD 44.75 per barel, turun 2.23%.

Brent dan WTI terus mengalami penurun hingga pada penutupan 25 Juli 2016 harga minyak mentah Brent berada di angka USD 44.72 per barel dan WTI tercatat USD 43.13 per barel.

Gambaran di atas jelas tidak “menggoyang” Indonesia terkait dengan harga minyak mentah Indonesia, karena dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (13/7/2016) telah menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) atau Harga Minyak Mentah Indonesia sebesar USD 40 hingga USD 55 per barel. Jadi, fluktiasi harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini masih “aman” bagi Indonesia.

Sebagai contoh walaupun pada bulan Juni 2016 berdasarkan perhitungan Formula ICP mengalami penurunan dari US$ 44,68 per barel menjadi US$ 44,50 per barel atau turun US$ 0,18 per barel dari bulan Mei 2016. Namun harga itu masih berada dalam koridor angka hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (13/7/2016)

Menara bor sumur migas

Kegiatan pemboran sumur migas di WKP Pertamina EP Asset 1 Pangkalansusu Field

Apakah bergejolaknya penurunan harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini akan mempengaruhi kinerja PT Pertamina EP dalam upaya memburu dan meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri ?

Jawaban yang telah disepakati oleh insan permigasan PT Pertamina EP sudah pasti, yaitu walaupun kondisi harga minyak mentah dunia sedang fluktuasi dan cenderung rendah, dan beberapa waktu lalu para pejabat energi kita mendesak perusahaan minyak memotong biaya, tetapi PT Pertamina EP tetap berkomitmen tinggi untuk terus mengenjot produksi.

Sementara yang berada di urutan kedua adalah Pertamina EP Asset 2 dengan capaian produksi minyak sebesar 19.662 BOPD, dan Asset 1 berada di urutan ketiga dengan produksi sebesar 16.192 BOPD, Asset 4 berada di urutan keempat dengan produksi sebesar 15.647 BOPD dan Asset 3 berada di urutan kelima dengan tingkat produksi sebesar 13.558 BOPD.

Bravo Pertamina EP khususnya Pertamina EP Asset 5 yang telah mampu menghasilkan produksi minyak rata-rata sebesar 23.491 BOPD (Barrels Oil Per Day/Barel Minyak Per Hari) pada tahun 2015 sehingga menempatkan Asset 5 berada di urutan pertama dari jumlah 5 Asset yang ada di jajaran PT Pertamina EP.

Total produksi minyak mentah PT Pertamina EP (own) pada tahun 2015 tercatat rata-rata sebesar 88.548 BOPD dan kalau dijumlahkan secara keseluruhan, yaitu PT Pertamina EP plus mitranya (TAC dan KSO) jadi sebesar 103.000 BOPD.

Pangkalansusu, 26 Juli 2016

2015 in review

Asisten statistik WordPress.com menyiapkan laporan tahunan 2015 untuk blog ini.

Berikut ini kutipannya:

Museum Louvre dikunjungi 8,5 juta orang setiap tahun. Blog ini telah dilihat sekitar 97.000 kali di 2015. Jika itu adalah pameran di Museum Louvre, dibutuhkan sekitar 4 hari bagi orang sebanyak itu untuk melihatnya.

Klik di sini untuk melihat laporan lengkap.

Kisruh Hak Milik Lahan Antara PT KAI Dan PT Pertamina EP Pangkalansusu (update)

Inilah Jalan Simpang Tiga Sei Siur - Teluk Kerang yang dipersengketakan PT KAI dan PT Pertamina EP Pangkalansusu. Foto Fipa

Inilah Jalan Simpang Tiga Sei Siur – Teluk Kerang yang dipersengketakan PT KAI dan PT Pertamina EP Pangkalansusu. Foto Fipa

Oleh Freddy Ilhamsyah PA

Pendahaluan

Akhir-akhir ini muncul kabar di media massa mengenai “perseteruan” antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Pertamina EP Pangkalansusu terkait “rebutan” atas hak milik jalan utama Simpang Tiga Sei Siur-Teluk Kerang menuju ke kawasan mega proyek PLTU di Desa Tanjungpasir, Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang ada jalur pipa lifting 20 inci (dulu 30 inci) di sisi kiri badan jalan.

Perseteruan tersebut mulai mencuat ketika adanya wacana dari pihak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan pengaspalan hotmix mulai dari kawasan mega projek PLTU Tanjungpasir sampai Simpang Tiga Sei Siur – Teluk Kerang, Pangkalansusu “diganjal” oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengaku bahwa lahan jalan tersebut adalah milik mereka dengan cara memasang 2 plang (marka/rambu) dekat Simpang Tiga Sei Siur-Teluk Kerang (nomor ruas 000005 titik pengenal pangkal sebagai jalan negara).

Akibatnya, pihak PT PLN terpaksa menunda rencana pengaspalan hotmix di badan jalan yang dipersengketakan oleh PLN. Setahu mereka (PLN) jalan tersebut adalah milik PT Pertamina EP Pangkalansusu. Oleh sebab itu sejak awal rencana pembangunan Projek PLTU di Desa Tanjungpasir pihak PLN selalu berkoordinasi dengan Pertamina EP Pangkalansusu (selaku pemilik atas lahan jalan itu selebar 50 meter) terkait izin lintas dan renovasi jembatan lintas pipa penyalur minyak mentah berdiameter 30 inci (sekarang sudah diganti dengan pipa 20 inci, pen.) termasuk koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat).

Sebagai informasi dapat dijelaskan bahwa Pertamina membuat jalur pipa penyalur (transmisi) minyak mentah sepanjang sekitar 31.200 km dari Terminal Loading/PPP= Pusat Pengumpulan Produksi) sampai ke SBM (Single Bouy Mooring) yang berada di koordinat 4ᵒ13ˈ05 ̎Lintang Utara dan 98ᵒ24ˈ30 ̎Bujur Timur di perairan lepas pantai Teluk Aru, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dekat perairan Selat Malaka.

Kegiatan lifting/pengapalan minyak mentah di perairan lepas pantai Teluk Aru. Foto Fipa

Kegiatan lifting/pengapalan minyak mentah di perairan lepas pantai Teluk Aru. Foto Fipa

Dari SBM (sekarang sudah digantikan dengan SPM/Single Point Mooring pen.) selanjutnya minyak mentah itu dimuat ke kapal tanker untuk diangkut ke kilang BBM di Lawe-Lawe, Balikpapan Kalimantan Timur. Minyak mentah itu milik PT Pertamina EP Field Pangkalansusu dan PT Pertamina EP Field Rantau – Aceh Tamiang, termasuk crude oil milik JOB Pertamina – Costa serta condensate milik PT Maruta Bumi Prima.

Jalur pipa penyalur minyak mentah (crude oil) itu dibangun pada tahun 1969 di era Manajer Lapangannya dijabat oleh Ir. Soekadir (1965-1973) saat Pertamina masih bernama PN Permina (1961-1971) di era Bupati Langkat masih dijabat oleh T. Ismail Aswhin (1967-1974), dan untuk membangun jalur transmisi minyak mentah itu Pertamina telah membeli atau membebaskan lahan yang diakui sebagai milik masyarakat (sesuai bukti surat kepemilikan) yang terkena lintasan pipa 30 inci sesuai peraturan yang berlaku.

Muncul permasalahan dengan PLTU/PLN

Kehadiran proyek pembangunan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) – 2, kapasitas terpasang 2 x 200 megawatt milik PLN di Desa Tanjungpasir, Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sejak medio 2008 pada prinsipnya didukung oleh semua pihak termasuk PT Pertamina EP Pangkalansusu. Sebab kehadiran PLTU-2 di Kecamatan Pangkalansusu diharapkan dapat meningkatkan gerak roda perekonomian di daerah itu.

Artinya, apabila proyek PLTU-2 dapat diselesaikan pembangunannya sesuai jadwal yang telah ditentunya, maka kemungkinan ada investor yang akan membangun pabrik dan sebagainya di wilayah Teluk Haru. Listrik tidak hidup-mati karena energi listrik yang tersedia sudah mencukupi untuk tujuan dimaksud. Itulah impian dan harapan para pengusaha dan warga masyarakat di wilayah Teluk Haru (Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Gebang, Besitang dan Kecamatan Pematang Jaya).

Namun dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTU-2 yang dilakukan oleh konsorsium/kontraktor PT Nincec Multi Dimensi telah mengusik keselamatan dan keamanan jalur pipa lifting crude oil (minyak mentah) utama dari Aceh dan Sumatera Utara yang berdiameter 30 inci karena sebagian badan pipa tersebut sudah ditimbun oleh pihak Nincec dengan tanah timbun untuk pelebaran badan jalan hingga berem (tepi badan jalan).

Tertimbunnya pipa loading 30 inci dipastikan dapat mempercepat pipa itu dimakan karat (corrde) karena pipa tersebut tidak dirancang untuk under ground line. Sehingga badan pipa tersebut tidak dilapis seperti pada pipa yang memang dirancang untuk pemakaian di dalam tanah.

Pelebaran badan jalan hingga “memakan” berem mungkin dimaksudkan oleh pihak PLN agar mobilisasi dump truck interkuler dan kendaraan angkutan berat proyek PLTU lainnya dapat berselisih secara leluasa. Namun sayangnya pihak pelaksana proyek lupa memikirkan kemungkinan kedudukan pipa berdiameter 30 inci itu akan tergeser oleh desakan tanah yang setiap hari dilintasi oleh ratusan dump truck berbagai ukuran tonasenya.

Namun sangat disesalkan oleh pihak Pertamina, dump truck bertonase besar (interkuler) yang mengangkut tanah timbun berlalulalang pas di pinggir pipa transmisi berdiameter 30 inci bahkan ada beberapa dump truck yang melindas punggung pipa.

Untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan, jauh sebelumnya Pertamina EP Pangkalansusu sudah minta kepada pihak PLTU/PLN untuk membuat pembatas jalan jarak 5 meter dari sisi pipa dan membuat rest area setiap 100 meter agar lalulalang kendaraan milik proyek tidak terhambat operasionalnya.

Pada awalnya, niat baik Pertamina ditanggapi positif oleh pihak PLN melalui surat nomor 045/121/PLJ1/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditujukan kepada PT Pertamina EP Region Sumatera dan pihaknya berjanji akan membuat rest area setiap 100 meter, tapi hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Angkutan berat berbobot ratusan ton yang dilarang melintas dekat jalur pipa 30 inci. Foto Fipa

Angkutan berat berbobot ratusan ton yang dilarang melintas dekat jalur pipa 30 inci. Foto Fipa

Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT Pertamina EP Pangkalansusu seperti tersebut di atas adalah bertujuan untuk mengamankan keselamatan jalur pipa minyak berukuran 30 inci, sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertambangan dan Energi telah menerbitkan SK Mentamben No. 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, yang dalam tabel Lampiran II ada tertera bahwa untuk keamanan pipa berdiameter 30 inci ditentukan harus berjarak minimum 5 meter dari badan pipa (tekanan antara 16 s.d 50 BAR). Sedangkan yang bertekanan antara 50 s.d 100 BAR jarak amannya adalah 6 meter dari sisi luar badan pipa.

Hal itu disampaikan oleh pihak Pertamina mengingat bahwa keberadaan pipa transmisi crude oil berdiameter 30 inci yang berada di tepi badan jalan mulai dari Simpang Sei Siur sampai ke Teluk Kerang kondisi sebagian besar pipa tersebut sudah tua (anno 1969), dan pipa tersebut masih digunakan untuk pengiriman <em>crude oil</em> melalui SBM di perairan lepas pantai Teluk Aru, Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Kenapa Pertamina bersikeras untuk menghentikan operasional angkutan berat milik proyek PLTU/PLN ketika kegiatan lifting/pengapalan minyak mentah sedang berlangsung selama 3 hari? Permasalahannya apabila pipa 30 inci berisi minyak mentah yang sedang dipompa oleh dua unit mesin pompa Kubota, centrifugal pump type MVDM, head 226 meter, kapasitas 16,7 m3/menit, Rpm 1000 r/menit, P.S 1000 Sg 0,78 yang dioperasi secara bersamaan dengan kapasitas pemompaan ± 1300 KL/jam hingga 1600 KL/jam (untuk 2 pompa) sampai pecah karena digilas angkutan berat berkapasitas besar, apa yang terjadi ? Pasti ribuan barel minyak mentah itu berhamburan liar keluar sesuka hatinya.

Marka/rambu-rambu mengenai keberadaan pipa 30 inci. Foto Fipa

Marka/rambu-rambu mengenai keberadaan pipa 30 inci. Foto Fipa

Itulah sebabnya pihak Pertamina EP Pangkalansusu membuat papan pengumuman (marka/rambu) yang isinya antara lain adalah: “Awas pipa minyak dan gas bertekanan tinggi. “ Hal itu dilakukan Pertamina sesuai dengan SK Mentamben No. 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi Pasal 24 ayat (4) : Marka atau rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tulisan yang jelas dalam hurup capital dan berbunyi “DILARANG,PERINGATAN, AWAS, BERBAHAYA, LINTASAN SAALURAN PIPA GAS” dan memuat nama perusahaan dengan alamat dan nomor telepon, diletakkan pada ketinggian yang cukup dan mudah dilihat.

Kalau sudah demikian kejadiannya, kerugian besar sudah terbayang di pelupuk mata. Misalnya bencana tersebut terjadi pada Juli 2008 pasti Pertamina mengalami kehilangan ratusan barel minyak mentah, katakanlah 500 barel yang ketika itu harga minyak mentah Indonesia jenis NSC/Katapa/Arbei (hasil produksi Pertamina Rantau-Aceh, Pertamina Pangkalansusu-Sumut dan JOB Pertamina-Costa) adalah USD 139,56/barel x 500 barel = USD 69.780,00 Belum lagi kerugian biaya operasional 2 Tugboat dan 1 LC yang berada di atas angka Rp875 juta dan biaya operasional lainnya, dan juga biaya ganti kerugian lahan masyarakat yang tercemar tumpahan minyak mentah.

Permasalahan lainnya, jangankan untuk memperbaiki kerusakan pipa yang pecah, untuk membersihan tumpahan minyak mentah itu saja bisa memakan waktu berhari-hari. Selain itu, kerugian yang maha besar juga membayangi Pertamina EP Pangkalansusu, Pertamina EP Rantau dan JOB Pertamina-Costa. Kenapa ? Karena sumur minyak mereka pasti ditutup. Sebab semua tanki penimbun minyak mentah (crude oil) sudah penuh. Sebab kalau minyak mentah sudah siap dikirim, pasti tanki-tanki penimbun di Pangkalansusu sebagian besar sudah sarat muatan. Nah, minyak mentah yang terus-menerus keluar dari sumur mau ditampung di mana ? Jalan keluar satu-satunya ialah sumur-sumur minyak milik ketiga perusahaan itu ditutup, dan kalau sudah ditutup belum tentu minyaknya akan keluar lagi. Itulah dilemanya.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saat Pertamina EP Pangkalansusu sedang melaksanakan kegiatan penyaluran minyak mentah melalui pipa berdiameter 30 inci untuk dimuat ke kapal tanker di perairan lepas pantai Teluk Aru, maka seluruh kendaraan proyek bertonase besar dilarang melintas dekat areal pipa 30 inci sejak dimulainya pengapalan sampai selesai selama 3 hari.

Menghadapi kenyataan itu tentu pihak pelaksana proyek PLTU (PT Nincec Multi Dimensi) jadi merasa “terusik” karena jadwal kerja (time schedule) jadi terganggu (kehilangan 3 hari kerja). Padahal kalau pihak pelaksana proyek maupun pihak PLN mematuhi isi suratnya bernomor 045/121/PLJ1/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditujukan kepada PT Pertamina EP Region Sumatera dengan berjanji akan membuat rest area setiap 100 meter, pasti penghentian kegiatan operasional angkutan beratnya tidak terjadi.

Seperti diketahui bahwa minyak mentah yang dikirim ke Lawe-lawe Kalimantan Timur adalah milik PT Pertamina EP Field Pangkalansusu dan PT Pertamina EP Field Rantau – Aceh Tamiang, termasuk <em>crude oil</em> milik JOB Pertamina-Costa serta condensate milik PT Maruta Bumi Prima.

Patok beton pembatas jalan yang tidak boleh dilalui kendaraan bermuatan berat. Foto Fipa

Patok beton pembatas jalan yang tidak boleh dilalui kendaraan bermuatan berat. Foto Fipa

Akhirnya pihak PLTU/PLN menyadari dampak yang timbul apabila pipa 30 inci sampai pecah, dan kemudian mereka membuat pembatas jalan berjarak 5 meter dari sisi luar badan pipa. Persoalan dengan PLN dapat dikatakan sudah selesai. Namun persoalan baru muncul antara pihak Pertamina dengan pihak PT KAI yang mengklaim bahwa tanah yang dibuat jalan dan jalur pipa 30 inci adalah milik PT KAI, warisan dari para pendahulunya.

Kisruh Hak Milik Lahan Pertamina Dengan PT KAI

Ketika mencuat adanya wacana pelaksanaan pengaspalan hotmix mulai dari Simpang Tiga Sei Siur, jalan masuk utama menuju ke projek PLTU, sampai ke depan kawasan mega projek di Desa Tanjungpasir oleh pihat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kemudian muncul gugatan dari pihak PT KAI (Kereta Api Indonesia) yang mengaku bahwa lahan jalan tersebut adalah milik PT KAI.

Jalan Simpang Tiga Sei Siur - Teluk Kerang yang diakui sebagai milik PT KAI. Foto Fipa.

Jalan Simpang Tiga Sei Siur – Teluk Kerang yang diakui sebagai milik PT KAI. Foto Fipa.

Bila menelusuri jejak sejarah Kereta Api sejak jaman penjajahan Belanda, perintis jalur jalan kereta api di Indonesia khusus di Sumatera Utara yang membangun adalah perusahaan kereta api DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) pada tahun 1886 dan J.T. Cremer, Manajer Deli Maatschappij selaku penginisiatif pengembangan jalur kereta api di Tanah Deli. Ia menyarankan agar pembangunan jalur kereta api dibuat sesegera mungkin untuk memperlancar perdagangan ekspor di lingkungan perkebunan Deli, serta mengembangkan jalan yang menghubungkan Medan-Berastagi. Selain itu, dilatarbelakangi pula dengan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 yang mengizinkan penguasa kolonial Belanda menyewa tanah dalam jangka waktu yang lama dan tidak hanya diprioritaskan pada sektor perkebunan. Adanya Belawan sebagai pelabuhan ekspor komoditas ke Eropa juga turut andil dalam percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api di Sumatera Utara dan Timur. Karena pihak pengusaha menilai angkutan sungai cukup lambat dalam untuk kegiatan ekspor-impor.

Sementara menurut Tuanku Luckman Sinar SH dalam tulisan berjudul “Kereta Api DSM &amp; Tanah Konsesi” di Waspadamedan.com pada Selasa, 01 Juni 2010 menulis, pada tanggal 9-2-1897 DSM memohon izin kepada Gubernur Jendral dan tanah konsesi dari kerajaan untuk membuka lijn : Perbaungan – Rampah – Bamban – Rantau Laban – Tebingtinggi; Lubuk Pakam – Bangun Purba; Selesai – Tanjung Pura – Pangkalan Berandan – Pangkalan Susu – Kuala Simpang (Temiang). (₁)

Untuk mengatasi persaingan, maka pada tahun 1925, dibuat kesepakatan sebagai berikut : DSM mengangkut setengah jumlah berat bruto barang disepanjang lini yang ada ke arah Belawan; KPM hanya akan mengangkut barang trayek Langsa – Air Putih – Berandan – Pangkalan Susu – Tanjung Pura – Belawan – dan Batubara (Tg. Tiram) – Teluk Nibung – Belawan; KPM tidak ikut ambil bagian transportasi sungai Asahan dari Teluk Nibung ke Tanjung Balai arah ke hulu. (₁)

Pada Tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengadakan Aksi Agresi-1 ke wilayah luar Medan sampai batas Sungai Asahan dan Danau Toba serta Sungai Batang Serangan. Maka sejak itu DSM kembali beroperasi. Ketika Belanda kembali melakukan Agresi-II Desember 1948, maka DSM sudah beroperasi ke Rantau Perapat. Tetapi ketika terbit konfrontasi RI dengan Belanda soal Irian Barat (TRIKORA) maka harta perusahaan Belanda diambil alih oleh RI. Perusahaan DSM diambil alih oleh T.T.–I Bukit Barisan (Penguasa Perang) 1957 dan pimpinan DSM di Medan diusir pada tanggal 10-2-1958. (₁)

Pada alinea lain Luckman Sinar, SH menjelaskan mengenai hubungan DSM dengan status konsesi tanah. “Tanah Konsesi” (Concessie-Consession=Grant/Charter/Licence) bukan “Erfpacht” (Hak Guna Usaha), bukan “Opstal” (Hak Guna Bangunan), atau “eigendom” atau “Vruchtgebruik” dan lain-lain. Dan tidak ada dalam kamus undang-undang kita karena istilah hanya dipakai mengenai tanah di wilayah Kerajaan di Sumatera Timur (bukan wilayah Langsung Gubernemen). (₁)

Tanah “konsesi” diserahkan kepada Perusahaan asing oleh Kerajaan, yang bertindak atas nama Masyarakat Hukum Adatnya dimana Institusi Kerajaan/Kesultanan itu merupakan kesatuan yang berhak atas Tanah Adat Ulayat itu. Tanah “Konsesi” yang dikelola oleh bekas Perkebunan asing dan DSM itu bukan kepunyaan Perusahaan Asing itu, tetapi kepunyaan rakyat asli/Masyarakat Hukum Adat bangsa Indonesia. (₁)

Luckman juga menjelaskan,” Dalam tahun 1917 disetujui oleh Gubernur Jendral masa berlakunya Konsesi DSM ialah 90 tahun dikira mulai tahun 1912. Jadi di tahun 2002 Konsesi tanah rel kereta api DSM itu sudah berakhir dan tanah yang dipakai berdasarkan konsesi itu harus dipulangkan oleh DSM kepada Kerajaan. Menurut teorinya terserahlah dengan perundingan apakah dibuat Perjanjian Baru memperpanjang konsesi tersebut, atau tanah dikembalikan kepada Kerajaan (tanah ulayat).” (₁)

Kalau memang apa yang diungkapkan oleh Tuanku Luckman Sinar SH seperti tersebut di atas adalah benar, maka timbul pertanyaan: Setelah batas konsesi tanah rel kereta api pada tahun 2002, apakah pihak PNKA ada memiliki surat dari T.T.–I Bukit Barisan (Penguasa Perang) 1957 selaku pihak yang mengambil-alih perusahaan DSM atau dari Pemerintah RI selaku pengambil alih harta perusahaan Belanda ? Kalau ada dan sebagai perusahaan perkeretaapian terbesar di Asean, seharusnya tertib administrasi khususnya soal data aset yang dikuasainya juga harus tercatat dengan baik dan benar.

Soalnya proses perjalanan perkeretapian di bumi Nusantara cukup panjang. Sepanjang jalan kereta api di Indonesia sejak adanya Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM) di era prakemerdekaan Republik Indonesia (1864-1945) yang kemudian setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka muncul/lahirlah Djawatan Kereta Api (DKA) yang kemudian beberapa kali mengganti nama yaitu Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA, Perjanka), Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), kemudian PT Kereta Api (Persero) sampai akhirnya muncul nama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang dibentuk melalui Akte Notaris Imas Fatimah pada Mei 2010 (Instruksi Direksi No. 16/OT.203/KA 2010), Khusus untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh dikelola oleh PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.

Sementara terkait dengan pemanfaatan dan pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian Pasal 58 ayat (3) secara jelas ada disebutkan: Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. Dan di Pasal 61 ayat (2) disebutkan: Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.

Kalau dilihat dari data di atas patut diduga keras bahwa lahan badan jalan yang ada jalur pipa penyalur minyak mentah berukuran 20 inci (dulu 30 inci) milik Pertamina ke SPM (dulu SBM) adalah lahan hak milik PT KAI warisan DSM dan atau PNKA.

Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah memang benar bahwa dulu di atas badan jalan mulai dari Simpang Tiga Sei Siur – Teluk Kerang ada jalur kereta api yang dikuasai oleh DSM ataupun PNKA yang mengaku sebagai pemilik atas lahan itu yang kini diwariskan kepada PT KAI ?

Kalau jawabannya ADA, maka kenapa Pemerintah Kabupaten Langkat yang ketika itu dijabat oleh T. Ismail Aswhin (1967-1974) berani merestui pembebasan lahan milik PNKA untuk dijadikan jalur pipa berdiameter 30 inci ? Dan, apakah pembebasan lahan tersebut juga melibatkan Gubernur Sumatera Utara yang ketika itu dijabat oleh Marah Halim (31 Maret 1967-12 Juni 1978) ?

Persoalannya, proses survei lapangan dan gantirugi ketika itu ada melibatkan Tim 9 yang beranggotakan berbagai pihak terkait termasuk dari lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat. Atas dasar itu, maka Pertamina melaksanakan pembayaran atas lahan/tanah. Persoalanpun selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan menggelar pipa penyalur (loading pipe) minyak mentah berdiameter 30 inci di atas lahan yang sudah dibayar oleh pihak Pertamina.

Pertanyaan lainpun mucul setelah melihat pengumuman di 2 plang yang dibuat oleh pihak PT KAI lengkap dengan segala atributnya di tepi kiri kanan Simpang Tiga Sei Siur – Teluk Kerang di situ ditulis “Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor Aset …….. Dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin PT Kerata Api Indonesia (Persero) Melanggar KUHP Pasal 167 Jo Pasal 389 dan UUD No.23/2007 Pasal 13.” Kenapa Nomor Aset nya tidak dicantumkan ? Persoalan jadi remang-remang dan menimbulkan kesan pihak PT KAI tidak transparan dalam menyampaikan informasi yang patut diketahui oleh publik. Misalnya ukuran lebar lahan/tanah jalur rel dan ukuran lahan tanah. Kalau memang tidak punya data nomor aset, sebaiknya jangan ditampilkan dalam plang itu. (lihat foto terlampir).

Penutup dan Solusi

Terpulang siapa pemilik yang sah atas lahan tersebut, tapi yang jelas “kemelut” antara kedua perusahaan plat merah itu yang masing-masing pihak mengaku sebagai pemilik yang sah atas lahan tanah tempat jalur pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina mulai Simpang Tiga Sei Siur sampai batas gugatan, seharusnya tidak terjadi apabila tidak ada surat hak milik yang tumpang tindih. PT KAI mengaku bahwa lahan tersebut adalah aset miliknya sesuai bukti surat kepemilikkan (eks konsensi DSM ?) yang ada di pihak PT KAI. Sedang pihak Pertamina juga mengaku sebagai pemilik yang sah atas lahan yang sudah mereka beli dari masyarakat setempat sesuai bukti surat pelepasan hak atas tanah tersebut oleh masyarakat.

Kalau kita mau jujur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya pemegang surat bukti kepemilikkan yang usianya lebih tua (tahun rendah) adalah sebagai pemilik yang sah ketimbang surat bukti kepemilikkan yang berusia jauh lebih muda. Dan apabila memang benar bahwa untuk satu lahan ada dua surat bukti kepemilikkan, maka yang berusia muda sudah dapat dan patut diduga ada penyimpangan prosedur walaupun telah melibatkan Tim 9 saat proses pembebasan lahan. Lahan milik PNKA koq diakui sebagai lahan milik masyarakat terkait. Ini bisa dikriminalisasikan sebagai “penipuan” atau “pemalsuan” surat atas hak milik orang lain yang diakui sebagai miliknya. Kemudian muncul pertanyaan: “Apakah kepala desa, camat dan Tim 9 terlibat dalam kasus tersebut? Kalau tidak, jadi siapa yang bermain dan siapa pula yang dipermainkan?”

Sekarang terpulang kepada pihak PT KAI apakah kasus ini akan dilanjutkan ke rana hukum mengenai “surat tanah aspal (?)” atau melalui proses penyelesaian mengenai Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional, dan atau penyelesaian secara adat ke timuran dengan PT Pertamina EP melalui “<em>win win solution.</em>” Dengan pengertian hak atas lahan tersebut tetap menjadi milik PT KAI (tentu Pertamina merasa sebagai pihak yang dirugikan. Lahan tanah sudah dibebaskan, tapi hak kepemilikkannya gugur), tapi pihak PT KAI tidak boleh mempersoalkan keberadaan jalur pipa 20 inci (dulu 30 inci).

Muncul lagi pertanyaan: Berapakah luas lahan rel kereta api yang diakui sebagai lahan tanah milik PT KAI di jalan Simpang Tiga Sei Siur-Teluk Kerang ? Kalau Pertamina sudah jelas bahwa lahan yang dikuasainya mulai titik sisi kanan kiri pipa 30 inci (sekarang sudah diganti dengan pipa berdiameter 20 inci) adalah adalah 50 meter (25 meter di sisi kanan dan 25 meter sisi kiri sebagai batas Right of Way (bebas hambatan).

Sementara menurut hasil pengukuran penulis di jalur rel kereta api lintas Pangalansusu – Besitang yang berbentuk tanggul adalah selebar 4 meter. Di situ sudah tidak ada lagi rel kereta api karena sudah dijadikan jalan umum beraspal hotmix.

Alasan penulis, toh keberadaan lahan yang ada jalur pipa penyaluran minyak mentah itu tidak dipakai lagi untuk lintasan kereta api atau tidak masuk dalam daftar rencana Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Sumatera ataupun program Reaktifasi (menghidupkan/mengaktifkan kembali) Jalur Kereta Api yang selama ini tidak aktif di Langkat, Sumatera Utara.

Kalaupun masuk dalam rencana Reaktifasi, maka sudah ada ketentuan dan aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan : Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api. Sedangkan dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan : Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: ….. diantaranya butir a. Pipa gas dan b. Pipa minyak.

Kini masyarakat menunggu akhir ceritanya bagaimana. Yang perlu diingatkan bahwa Damai Itu Indah.

Pangkalansusu, 25 November 2015

Note:
Penulis adalah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Pangkalansusu bidang Penanganan dan Penangkal Isu; mantan wartawan Harian Bukit Barisan unit Departemen Perhubungan; unit Departemen Pertambang dan Energi, dan unit Departemen Pekerjaan Umum dan juga pernah menjabat sebagai staf Humas Pertamina EP Pangkalansusu bidang Media/Pers.

Sumber data perkeretaapian :
https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Regional_I_Sumatera_Utara_dan_Aceh
https://kereta-api.co.id/
(₁)http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1326:kereta-api-dsm-a-tanah-konsesi-i-&amp;catid=59:opini&amp;Itemid=215

Sekilas Tentang Proses Pengolahan Aspal

Kilang Asphalt Pangkalansusu tinggal kenangan. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Kilang Asphalt Pangkalansusu tinggal kenangan. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Oleh: Freddy Ilhamsyah PA

Bagi masyarakat awam tentu sudah tidak asing lagi dengan benda kenyal berwarna hitam pekat yang dikenal dengan sebutan Aspal (Asphalt) karena dapat dikatakan setiap hari kita berlalu-lalang di atas jalan raya yang terbuat dari bahan campuran batu, pasir dan aspal, tapi penulis yakin bahwa masih banyak diantara kita yang belum mengetahui seluk-beluk mengenai proses pengilangan dan bahan bakunya apa serta penggunaannya untuk jalan itu bagaimana dan sebagainya.

Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis coba menyampaikan kepada publik mengenai proses pengolahan aspal dari bahan baku hingga menjadi aspal siap pakai dengan harapan dapat melengkapi perbendaharaan/pengetahuan kita masing-masing.

Kontribusi kilang aspal Pangkalansusu untuk pengasapalan jalan di Sumut dan Aceh tinggal kenangan. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Kontribusi kilang aspal Pangkalansusu untuk pengasapalan jalan di Sumut dan Aceh tinggal kenangan. Foto Freddy Ilhamsyah PA


Bahan Baku Aspal

Bahan baku Aspal Bitumen dan bitumen itu sendiri sebenarnya hanya istilah yang sering dipergunakan oleh para geolog karena bitumen pada dasarnya adalah merupakan campuran minyak mentah berat dengan hydrocarbon sebab kedua jenis benda itu adalah satu senyawa, mengandung pasir halus (14-15 derajat API) dan mempunyai konsisten cairan “kopi” atau merupakan semacam batubara yang menurut para ahli bahwa bitumen itu dapat ditambang dengan metoda “in-site thermal methode.”

Bitumen yang telah diangkat kepermukaan bumi lalu dipisahkan dari air, pasir halus dan mineral lainnya yang selain dapat digunakan sebagai bahan baku aspal juga dapat diolah menjadi minyak mentah sintetis yang berkadar tinggi yang dapat diolah dengan metoda kilang konvensional.

Disia-siakan oleh Pertamina. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Disia-siakan oleh Pertamina. Foto Freddy Ilhamsyah PA


Kilang Aspal Pangkalansusu

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi tentang proses pengolahan/pengilangan aspal, maka penulis memfokuskan ke Kilang Asphalt Pertamina di Pangkalansusu untuk melakukan survei dan pengamatan langsung di kilang tersebut.

Pada kesempatan itu penulis juga telah mewancarai Kepala Kilang Asphalt (Asphalt Plant) Pertamina Pangkalansusu yang ketika itu dijabat oleh Ismail Syah, BcP. Menurut Ismail, kegiatan Kilang Asphalt Pangkalansusu baru dimulai pengoperasiannya setelah dilakukan perubahan instalasi (modifikasi) pada tahun 1966. Kapasitas terpasang Kilang Aspal adalah 150 ton/hari dan kapasitas aktual 110 ton/hari.

Baktimu untuk negeri tak dikenang. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Baktimu untuk negeri tak dikenang. Foto Freddy Ilhamsyah PA


Sebelumnya, masih menurut Ismail, kilang ini pada tahun 1952 hingga 1965 digunakan untuk penyulingan minyak mentah menjadi BBM.

Pada awal pengilangan aspal di Lapangan Produksi Pertamina Pangkalansusu bahan bakunya didatangkan dari luar negeri, yaitu dari Shell Bukon Refinery Singapura. Tetapi sejak kilang di Cilacap beroperasi, maka dengan sendirinya bahan baku tersebut didatangkan dari Cilacap dengan mempergunakan kapal tanker yang kemudian dipompakan dan ditampung ke tanki timbun di terminal Pangkalansusu.

Bitumen (BFS/Bitumen Feed Stock) yang ada di tanki timbun kemudian dialirkan ke Kilang Aspal dan untuk seterusnya dipompakan ke Heater (tempat pemanasan) agar muda disalurkan atau dimasukkan ke Still (semacam bejana).

Kacang lupa kulit. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Kacang lupa kulit. Foto Freddy Ilhamsyah PA


Di dalam Heater, bitumen itu dipanaskan dengan sistem pembakaran dengan gas yang diperoleh dari sumur gas yang terdapat di Kecamatan Pangkalansusu dengan temperatur berkisar antara 400 hingga 450 derajat Farrenheit untuk membuat/mengilangkan kadar air dan elemen lainnya yang redapat dalam persenyawaan bitumen. Sebab apabila kadar tersebut tidak dibuang atau dibersihkan, maka mutu aspal yang dihasilnya jadi rendah.

Setelah mencapai suhu 400 hingga 450 derajat Farrenheit, maka bitumen yang mencair itu kemudian diproses melalui sistem peranginan (blowing) yaitu dengan cara memasukkan udara (angin) melalui blower (emacam kipas angin besar) ke dalam tabung bejana (still) bersamaan dengan “disuntikkannya” uap air (steam). Proses ini berlangsung selama sekitar 5 sampai 7 jam.

Empat jam setelah “diangin-anginkan”, maka diambil contoh (sample) dari dalam Still untuk diperiksa di dalam laboratorium guna diketahui diketahui daya rekatnya dan penetrasi aspal (kekenyalan/kekerasan aspal – kalau tanah misalnya CBR nya) apa sudah memenuhi syarat atau belum.

Selama blowing berlangsung, ungkap Ismail, terjadilah proses oksidasi di dalam Still sehingga tercipta gas gas SO₂, H₂S dan CO₂. Semetara uap Solar nya dialirkan melalui pipa ke column (semacam bak) untuk didinginkan. Sistem pendingan di sini dilakukan dengan air. Sedangkan solar bercampur air pendingin ditampung di sebuah bak pemisah, dimana air dikumpulkan dalam bak penampungan, dan solar ditampung di tanki terpisah. Sementara gas yang tidak “sempat” terkondensir (tersaring) dimasukkan ke Scrubber untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan gar yang ringan (eks crubber) dibuang atau dibakar melalui cerobong pembakar (flare) demi untuk menghindari terjadinya pencemaran (polusi) udara di sekitar di sekitaran kawasan kilang.

Walaupun sudah puluhan tahun tidak beroperasi, aspal masih menetes. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Walaupun sudah puluhan tahun tidak beroperasi, aspal masih menetes. Foto Freddy Ilhamsyah PA


Sementara aspal yang dihasilkan oleh Still kemudian dipompakan ke dalam tanki penampungan aspal, tapi sebelumnya harus didinginkan dulu melalui double pipe cooler atau box cooler. Setelah itu baru diperiksa kembali di laboratorium secara lebih cermat lagi oleh para tenaga ahli Pertamina (bangsa Indonesia). Apabila mutu dan persyaratan aspal sudah terpenuhi, maka aspal tersebut diisikan ke dalam drum aspal yang bahan bakunya dibuat di dalam negeri, yaitu Pabrik Drum Aspal Pertamina di Wonosobo. Sedangkan pengassemblingannya dilakukan di Kilang Asphalt Pertamina Pangkalansusu.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan kepada penulis, aspal hasil produksi Kilang Asphalt Pangkalansusu sebagian besar disalurkan ke Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan atau pemakaian Pertamina sendiri juga diketahui bahwa Pertamina ada melaksanakan pengaspalan jalan-jalan di lokasi Pertamina (perumahan dsbnya) juga ketika itu ada melakukan pengaspalan hotmix jalan-jalan umum seperti Kota Pangkalan Brandan, Kota Pangkalansusu, Kota Kuala Simpang dan komplek Pertamina Rantau.

Sedangkan jenis aspal hasil produksi Kilang Asphalt Pangkalansusu ialah Aspal jenis Pen 60/70 dan Pen 80/100 yang saat itu sangat dibutuhkan dengan berbagai macam sistem yang akan penulis jelaskan di bawah ini.

Cara pemakaian aspal untuk jalan

Selain aspla yang sudah kita kenal, masih banyak nama dan jenis aspal yang digunakan untuk bahan campuran pengaspalan jalan termasuk landasan pacu lapangan terbang, yaitu Straight Asphalt, Asphalt Cement dan Pavement Asphalt.

Aspal tersebut memiliki berbagai bentuk mulai dari semi padat sampai padat, tergantung dari tipe dan tingkatannya. Tetapi yang dari berbagai bentuk itu, namun cara pemanfaatan/pemakaiannya tetap melalui tiga sistem utara, yaitu : 1. Pemanasan dengan pembakaran kayu dllnya. 2. Pencairan dengan melarutkan di dalam minyak. 3. Pencairan yang dilarutkan di dalam air.

Sedangkan cara pemakain untuk jalan, yaitu mencapurkan aspal (menurut ukuran yang dikehendaki), batu kerikil atau batu pecah (split berbagai ukuran sesuai kebutuhannya) dan pasir. Sementara sistem pengolahannya ada yang memakai cara cold-mix (premix), hotmix (hasil olahan unit Asphalt Mixing Plant) atau memakai sistem biasa (sosot berat/coating).

Semak belukar dan ilalang menghiasi halamanmu. Foto Freddy Ilhamsyah PA

Semak belukar dan ilalang menghiasi halamanmu. Foto Freddy Ilhamsyah PA


Menurut pengalaman penulis sewaktu menjadi supervisor di PT Jazacon beralamat di jalan H.Agus Salim, Jakarta perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pengaspalan jalan dan Lapangan Terbang, pembakaran aspal yang terbaik adalah berkisar antara 170-180 derajat celcius atau dengan batas pembakaran satu drum aspal tidak boleh melebihi 5 jam. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan atau hangus pada lapisan bawah aspal ssehingga daya rekat aspal jadi berkurang bahkan kehangusan struktur kimiawi aspal sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pengalaman penulis kian bertambah saat dipercayakan oleh pimpinan untuk mengawasi dan melaksanakan perpanjangan landasan pacu (runway) Lapangan Terbang Polonia Medan dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter sekaligus pengaspalan hotmix, dan penambahan Taxi way sejak tahun 1970 hingga 1973.

Pekerjaan memanjangkan landasan pacu dan mempertebal lapisan hotmix tersebut dimaksudkan untuk keperluan kedatangan pesawat berbadan lebar Boeing KLM (terbang perdana) untuk mengangkut Jamaah Haji ketika itu. Semula penulis dan rekan2 termasuk direksi perusahaan dan pejabat dari Perhubungan Udara deg deg plas saat di atas ujung landasan tampak pesawat KLM yang siap mendarat, namun alhamdulillah….. akhirnya pesawat KLM berhasil mendarat dengan mulus. Kami semua saling bersalaman. Sampai disini penulis akhiri tulisan ini. Semoga ada manfaatnya. ***
Pangkalansusu, 10 Oktober 1980

NB.
Tulisan ini sudah dimuat di majalah Warta Pertamina edisi No.12 tahun ke XVI (1980) di halaman 24-25 dan Harian Bukit Barisan.

Info tambahan:
Sayangnya, saat ini (2015) Kilang Aphalt Pertamina yang ada di Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sudah jadi rongsokan besi tua karena disia-siakan oleh pihak Pertamina. Aset Negara banyak yang terlantar di Wilayah Teluk Haru khususnya di Pangkalan Brandan, tempat cikal bakal lahir Pertamina dari rongsokan bekas bumi hangus hingga menjadi Pertamina yang Anda kenal saat ini. Dulu Pangkalan Brandan adalah markas/kantor besar Pertamina Daerah Sumatera bagian Utara yang wilayahnya mulai dari Aceh sampai ke Natuna, Riau. Begitulah kalau Kacang sudah lupa dengan kulitnya.